Kemajuan teknologi kecerdasan buatan telah membawa manusia pada era di mana batas antara kenyataan dan rekayasa menjadi sangat tipis. Salah satu produk teknologi yang paling kontroversial saat ini adalah deepfake, sebuah teknik manipulasi gambar atau video yang mampu mengganti wajah atau suara seseorang dengan kemiripan yang hampir sempurna. Di dunia hukum, kehadiran teknologi ini menimbulkan tantangan baru yang sangat serius, terutama terkait dengan nilai kekuatan hukum suatu rekaman. Pertanyaan besar yang muncul di benak para praktisi hukum saat ini adalah: apakah video yang berpotensi hasil rekayasa AI bisa dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan?
Untuk menjawab tantangan hukum yang semakin kompleks di era siber ini, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Rahmaniyah hadir sebagai institusi yang memberikan perhatian khusus pada hukum teknologi dan informatika. Melalui kurikulum yang adaptif, STIH Rahmaniyah membekali para mahasiswanya dengan pemahaman mendalam mengenai bagaimana hukum positif di Indonesia, khususnya UU ITE, memandang fenomena rekayasa digital. Memahami keabsahan suatu dokumen elektronik menjadi materi krusial agar keadilan tidak tercederai oleh manipulasi teknologi yang semakin canggih.
Tantangan Hukum di Era Manipulasi Digital
Secara tradisional, bukti video sering dianggap sebagai “bukti emas” karena memberikan visualisasi langsung atas suatu peristiwa. Namun, dengan munculnya deepfake, integritas bukti visual tersebut kini dipertanyakan. Seorang oknum bisa saja menciptakan narasi palsu yang terlihat sangat nyata untuk menjatuhkan lawan politik, merusak reputasi seseorang, atau bahkan melakukan penipuan finansial. Masalahnya, mata manusia biasa sering kali tidak lagi mampu membedakan mana video asli dan mana yang hasil manipulasi AI.
Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, bukti digital harus memenuhi syarat formil dan materiil agar dapat diterima oleh hakim. Di STIH Rahmaniyah, mahasiswa diajarkan untuk bersikap kritis terhadap setiap alat bukti yang diajukan. Mereka belajar bahwa sebuah video tidak bisa langsung diterima begitu saja tanpa melalui proses digital forensik untuk memastikan bahwa konten tersebut otentik dan tidak mengalami perubahan yang merusak integritas maknanya.
Peran Digital Forensik dalam Menilai Keabsahan
Menentukan keabsahan sebuah bukti elektronik di pengadilan memerlukan bantuan ahli. Digital forensik berperan untuk memeriksa metadata, jejak kompresi, dan anomali piksel yang biasanya muncul pada video deepfake. Mahasiswa di STIH Rahmaniyah diarahkan untuk memahami alur koordinasi antara penegak hukum dan ahli teknologi informasi. Hal ini penting agar saat mereka menjadi pengacara, jaksa, atau hakim nantinya, mereka tidak mudah terkecoh oleh bukti-bukti yang tampak meyakinkan namun sebenarnya palsu.
Legalitas bukti digital juga sangat bergantung pada cara perolehannya. Jika sebuah video didapatkan dengan cara yang melanggar hukum atau melanggar hak privasi, maka meskipun video tersebut asli, kekuatannya di persidangan bisa gugur. Pemahaman komprehensif mengenai tata cara penyitaan dan penyimpanan data elektronik ini menjadi salah satu pilar utama pendidikan hukum di STIH Rahmaniyah, guna menjamin tegaknya due process of law.
Kurikulum STIH Rahmaniyah dalam Menghadapi Kejahatan Siber
Sebagai perguruan tinggi hukum yang bereputasi, STIH Rahmaniyah menyadari bahwa hukum harus selalu mengejar perkembangan teknologi (law as a tool of social engineering). Oleh karena itu, mata kuliah Hukum Siber dan Hukum Pembuktian di kampus ini terus diperbarui. Mahasiswa diajak melakukan bedah kasus terkait perselisihan di ruang digital, termasuk bagaimana strategi mematahkan bukti digital yang diduga hasil rekayasa deepfake.
Interaksi antara dosen yang ahli di bidang hukum internasional dengan pakar hukum siber menciptakan suasana akademik yang dinamis. Mahasiswa dilatih untuk menyusun argumen hukum yang kuat mengenai mengapa suatu data elektronik layak atau tidak layak dijadikan pertimbangan hakim. Fokus pada keabsahan bukti ini sangat relevan mengingat di masa depan, hampir semua perkara hukum akan melibatkan unsur data digital sebagai salah satu bukti pendukung atau bukti utama.
Perlindungan Hak Asasi Manusia dari Fitnah Digital
Dampak dari deepfake bukan hanya sekadar urusan teknis hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan martabat manusia. Seseorang yang menjadi korban video rekayasa asusila atau pernyataan palsu dapat mengalami kerugian psikologis dan sosial yang permanen. Di sinilah STIH Rahmaniyah menekankan pentingnya aspek etika dalam penegakan hukum siber. Hukum harus mampu menjadi perisai bagi mereka yang dirugikan oleh teknologi, bukan justru menjadi alat untuk melegalkan fitnah.
Pendidikan di kampus ini menanamkan nilai bahwa seorang sarjana hukum harus memiliki integritas moral yang tinggi. Mereka diajarkan untuk tidak menggunakan celah teknologi demi memenangkan perkara secara tidak jujur. Dengan memahami seluk-beluk bukti digital, lulusan diharapkan mampu membawa keadilan bagi masyarakat yang semakin rentan terhadap serangan di dunia maya.
Masa Depan Pembuktian di Pengadilan Indonesia
Ke depannya, sistem peradilan di Indonesia kemungkinan besar akan semakin bergantung pada sistem pembuktian elektronik yang terintegrasi (E-Court). Hal ini menuntut kesiapan para praktisi hukum untuk melek teknologi secara total. STIH Rahmaniyah berkomitmen untuk terus mencetak lulusan yang tidak gagap teknologi, yang mampu mengoperasikan dan menganalisis keabsahan dokumen digital dengan presisi tinggi.
Kemampuan membedakan kebenaran materiil di tengah gempuran konten deepfake akan menjadi keahlian yang sangat mahal harganya. Pengadilan akan membutuhkan lebih banyak saksi ahli dan praktisi hukum yang paham bagaimana algoritma AI bekerja. Melalui riset-riset hukum yang dilakukan oleh sivitas akademika STIH Rahmaniyah, diharapkan muncul pemikiran-pemikiran baru yang bisa menjadi masukan bagi pembentukan undang-undang yang lebih kuat dalam mengatur penggunaan teknologi AI di Indonesia.
Mengapa Memilih Belajar Hukum di STIH Rahmaniyah?
Memilih institusi pendidikan yang tepat adalah langkah awal untuk menjadi ahli hukum yang relevan dengan zaman. STIH Rahmaniyah menawarkan lingkungan belajar yang fokus pada pengembangan analisis hukum yang tajam. Dengan fasilitas perpustakaan digital dan ruang peradilan semu, mahasiswa dapat mempraktikkan teori pembuktian bukti digital secara langsung.
Keahlian dalam menentukan keabsahan suatu bukti akan memberikan keunggulan kompetitif bagi para lulusan di pasar kerja. Baik di instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, maupun kantor hukum papan atas, kebutuhan akan ahli hukum siber terus meningkat. STIH Rahmaniyah bukan sekadar tempat belajar undang-undang, tetapi tempat di mana integritas dan teknologi bertemu untuk menciptakan keadilan yang sesungguhnya.
Kesimpulan: Waspada dan Cerdas Berhukum
Teknologi deepfake memang membawa ancaman baru dalam sistem pembuktian kita, namun dengan ilmu pengetahuan yang tepat, ancaman tersebut dapat dimitigasi. Penting bagi kita semua untuk tidak langsung mempercayai setiap informasi visual yang kita terima. Pendidikan hukum di STIH Rahmaniyah membuka mata kita bahwa setiap bukti digital memiliki sisi gelap yang harus diuji dengan ketat demi mencapai keabsahan yang absolut.
Mari kita hadapi masa depan dunia hukum dengan kesiapan mental dan intelektual yang matang. Melalui pemahaman hukum yang komprehensif, kita dapat memastikan bahwa teknologi tetap menjadi pelayan bagi kemanusiaan dan keadilan, bukan menjadi tuan yang menyesatkan. Bersama STIH Rahmaniyah, mari kita bangun pondasi hukum yang kokoh untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk manipulasi dan kejahatan di era digital yang semakin menantang ini.
Baca Juga: Program Magang Yudisial: Mahasiswa STIH Rahmaniyah di Jantung Birokrasi
