Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah perdagangan di Indonesia secara radikal. E-commerce, atau perdagangan elektronik, bukan lagi sekadar tren, melainkan tulang punggung ekonomi digital yang tumbuh pesat. Angka transaksi yang terus meroket, didukung oleh penetrasi internet dan smartphone yang masif, menempatkan Indonesia sebagai salah satu pasar e-commerce terbesar di dunia.
Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan, muncul tantangan hukum yang kompleks, khususnya terkait perlindungan konsumen e-commerce. Risiko penipuan daring, ketidaksesuaian barang (wanprestasi), masalah pengiriman, hingga isu kebocoran data pribadi menjadi momok yang mengancam kepercayaan publik.
Menyadari urgensi ini, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Rahmaniyah melalui kajian akademisnya menyoroti dan menganalisis secara mendalam kerangka hukum yang berlaku dalam konteks transaksi digital di Indonesia. Fokus utama adalah mengurai efektivitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan regulasi turunannya dalam menjaga hak-hak fundamental konsumen di dunia maya. Analisis ini sangat vital, tidak hanya bagi akademisi, tetapi juga bagi pelaku usaha (seller dan platform) dan konsumen itu sendiri.
Pilar Hukum Perlindungan Konsumen E-commerce: Tinjauan STIH Rahmaniyah
Kajian STIH Rahmaniyah menunjukkan bahwa perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia didukung oleh setidaknya tiga pilar hukum utama yang saling melengkapi:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)
UUPK adalah payung hukum utama yang berlaku secara universal, termasuk untuk transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik. STIH Rahmaniyah menekankan bahwa hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa, harus dipenuhi sepenuhnya oleh pelaku usaha e-commerce.
Dalam konteks e-commerce, UUPK menjadi landasan bagi tanggung jawab produk (product liability). Jika terjadi kerugian akibat barang yang tidak sesuai deskripsi, cacat, atau tidak aman, pelaku usaha memiliki tanggung jawab mutlak untuk mengganti kerugian. Masalah utama yang diangkat oleh STIH Rahmaniyah adalah bagaimana mendefinisikan “pelaku usaha” dalam ekosistem marketplace yang melibatkan penjual individu (UMKM) dan platform raksasa.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya
UU ITE memainkan peran krusial karena memberikan kekuatan hukum terhadap dokumen dan transaksi elektronik. Menurut analisis STIH Rahmaniyah, transaksi jual beli di e-commerce adalah perikatan yang sah dan mengikat secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU ITE yang mengatur kontrak elektronik.
Selain legalitas transaksi, UU ITE juga menjadi benteng pertahanan terhadap kejahatan digital, seperti penipuan daring (cyber fraud) dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun telah ada Undang-Undang tersendiri mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU ITE tetap menjadi dasar penindakan bagi perbuatan yang melanggar kesusilaan, penghinaan, hingga penyebaran informasi palsu yang dapat merugikan konsumen.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE)
PP PMSE adalah regulasi yang paling spesifik dan teknis, menjabarkan implementasi UUPK dan UU ITE dalam konteks e-commerce. Poin-poin penting yang disoroti oleh STIH Rahmaniyah dari PP PMSE meliputi:
- Kewajiban Pelaku Usaha: Pelaku usaha wajib menyediakan informasi identitas dan teknis produk secara lengkap.
- Mekanisme Pengembalian dan Pembatalan: Adanya standar prosedur yang harus diikuti oleh pelaku usaha dalam hal penukaran atau pengembalian barang.
- Penyelesaian Sengketa: Adanya kewajiban platform e-commerce untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan fasilitas penyelesaian sengketa.
Kajian STIH Rahmaniyah menilai PP PMSE sebagai langkah maju karena mengakomodasi model bisnis e-commerce, namun implementasinya di lapangan masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat, terutama dalam hal sanksi dan kecepatan respons penyelesaian sengketa.
Tantangan Krusial dan Hambatan Penegakan Hukum (Analisis Kritis)
Meskipun kerangka hukum di Indonesia cukup komprehensif, analisis mendalam dari STIH Rahmaniyah menyoroti beberapa tantangan krusial yang menghambat efektivitas perlindungan konsumen e-commerce:
1. Masalah Yurisdiksi dan Identitas Pelaku Usaha
Dalam transaksi e-commerce lintas wilayah, bahkan lintas negara (cross-border e-commerce), menentukan yurisdiksi dan mengidentifikasi pelaku usaha yang merugikan menjadi sangat sulit. Pelaku usaha dapat bersembunyi di balik nama toko anonim, menyulitkan konsumen untuk mengajukan tuntutan.
2. Ketimpangan Informasi dan Terms and Conditions
Konsumen sering kali berada dalam posisi lemah karena kurangnya informasi yang jelas (asimetri informasi) dan harus tunduk pada terms and conditions sepihak yang dibuat oleh platform atau penjual. STIH Rahmaniyah menyoroti perlunya pengawasan terhadap klausul baku yang bersifat merugikan (eksonerasi) sebagaimana dilarang oleh UUPK.
3. Kompleksitas Penyelesaian Sengketa Digital
Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan, sering dianggap memakan waktu, biaya, dan kurang adaptif terhadap sengketa digital. Diperlukan sistem penyelesaian sengketa berbasis daring (Online Dispute Resolution – ODR) yang lebih efektif, cepat, dan terjangkau, sebuah rekomendasi penting dari kajian STIH Rahmaniyah.
4. Perlindungan Data Pribadi yang Rentan
Meskipun UU PDP telah hadir, kasus kebocoran data konsumen masih sering terjadi. Perlindungan data dalam transaksi e-commerce adalah aspek krusial dari perlindungan konsumen e-commerce. STIH Rahmaniyah menekankan pentingnya akuntabilitas dan sanksi tegas bagi platform yang lalai dalam menjaga keamanan data penggunanya.
Baca Juga: Pelantikan BEM dan BPM STIH Rahmaniyah Sekayu: Wujudkan Pengembangan Kepemimpinan
Arah Kebijakan dan Rekomendasi STIH Rahmaniyah
Berdasarkan analisis hukum yang komprehensif, STIH Rahmaniyah merekomendasikan beberapa strategi responsif untuk memperkuat perlindungan konsumen e-commerce di Indonesia:
- Harmonisasi Regulasi: Pemerintah perlu terus merevisi dan mengharmonisasi UUPK, UU ITE, dan PP PMSE, khususnya untuk mengatur tanggung jawab platform marketplace (platform liability) secara lebih tegas.
- Penguatan Edukasi Konsumen: Peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum konsumen harus menjadi prioritas. Konsumen yang berdaya (empowered) adalah garis pertahanan pertama dalam perlindungan konsumen e-commerce.
- Implementasi ODR: Mempercepat pembentukan dan implementasi sistem ODR yang kredibel dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa nilai kecil secara cepat.
- Penegakan Hukum yang Responsif: Lembaga penegak hukum (Polri, BPSK, dan Pengadilan) harus dilengkapi dengan sumber daya dan pelatihan yang memadai untuk menangani kasus-kasus e-commerce yang bersifat transnasional dan kompleks.
Menciptakan Kepastian Hukum untuk Ekonomi Digital yang Berkelanjutan
Analisis mendalam yang dilakukan oleh STIH Rahmaniyah menegaskan bahwa pertumbuhan pesat e-commerce harus dibarengi dengan fondasi hukum yang kuat dan penegakan yang efektif. Regulasi yang ada, meskipun memadai, masih menghadapi tantangan implementasi yang signifikan, terutama dalam aspek penegakan dan adaptasi teknologi.
Perlindungan konsumen di era digital bukan lagi isu pilihan, melainkan syarat mutlak untuk membangun kepercayaan dan keberlanjutan ekonomi digital Indonesia. Dengan sinergi antara akademisi seperti STIH Rahmaniyah, pemerintah, pelaku usaha, dan kesadaran konsumen yang tinggi, Indonesia dapat mewujudkan ekosistem e-commerce yang adil, aman, dan berlandaskan kepastian hukum.
